Rektor UMJ: Pentingnya Keseimbangan Dalam Pemerintah

JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Rektor sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si menjadi salah satu narasumber dalam program Kabar Petang TVOne, Selasa (20/2/2024). Dalam acara tersebut, Ma’mun mengharapkan adanya keseimbangan antara pemerintah yang berkuasa dan oposisi yang menjadi pengawas pemerintahan.

Pada kesempatan ini, ia menanggapi pertemuan antara Presiden RI Joko widodo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Dari pertemuan itu, memicu banyak spekulasi. Mulai dari dugaan bahwa partai NasDem diprediksi berpotensi untuk mendukung pemerintahan ke depan.

Ma’mun menilai dalam dua edisi Pemilu mutakhir, terlihat bahwa partai politik cenderung lebih memilih bergabung dengan kekuasaan. Menurutnya, komposisi antara oposisi dan pemerintah harus seimbang. Dengan begitu, akan terjadi check and balance.

“Sehingga nanti pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ada keseimbangan. Tidak lagi undang-undang disetuji dengan cepat, sekalipun Undang-undang itu bermasalah di masyarakat,” ucap Ma’mun.

Jika melihat data saat ini, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berpotensi menjadi oposisi.  “Maka dalam konteks ini, saya berharap PKB dan NasDem bisa menegaskan menjadi oposisi, agar keseimbangan itu terjadi,” ungkap Ma’mun.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Burhanuddin, M.A., juga Direktur Eksekutif Indikator Politik mengatakan ada dua faktor partai politik di Indonesia cenderung tidak siap menjadi oposisi yaitu tidak adanya jaminan elektoral dan finansial.

Ma’mun berdialog bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Prof. Burhanuddin, M.A., dan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dengan tema “Koalisi dan Oposisi Pascapemilu” Kabar Petang disiarkan langsung di saluran televisi TVOne tayang secara lansung pukul 17.00-17.30.

( https://suaramuhammadiyah.id/read/rektor-umj-pentingnya-keseimbangan-dalam-pemerintah)